Sederhana : KNOWLEDGE MANAGEMENT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan broadcasting memberikan dampak yang besar bagi enterprise – yaitu organisasi profit maupun non profit. Perubahan dunia menuju digital economy tersebut membawa dampak yang besar terhadap kelangsungan suatu enterprise. Berlebihnya informasi, munculnya teknologi baru dan usangnya teknologi lama dan tekanan-tekanan dari competitor untuk menguasai market, membuat suatu enterprise perlu melakukan perubahan-perubahan secara cepat dan efisien berbasis yang teknologi dan informasi. Oleh karena itu diperlukan kemampuan mengelola informasi dan teknologi, manajemen risiko, manajemen pengetahuan, dan investasi. Keempat hal tersebut yang harus dilakukan oleh Chief Information Officer ( CIO ).

Selain itu, Penggunaan IT (Information Technology) yang semakin masif dalam seluruh bagian/ proses bisnis perusahaan saat ini mengharuskan pengelolaan yang tepat dan terarah. Hal ini karena peranan IT sebagai pemberi solusi bagi bisnis dan value center haruslah tetap selaras dengan strategi bisnis dari perusahaan dan bukan hanya untuk kepentingan IT semata.

Peranan ini dalam perusahaan/pemerintahan dipegang oleh seorang Chief Information Officer (CIO). CIO sebagai pimpinan tertinggi dalam pengelolaan IT memiliki tantangan yang sangat besar terutama dalam menerjemahkan dunia IT yang kompleks menjadi ide-ide dan solusi yang mudah dipahami oleh kalangan bisnis. Kemampuan mengkomunikasikan IT dalam bahasa yang dimengerti oleh kalangan bisnis/pemerintahan sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari IT bagi kemajuan perusahaan menjadi salah satu peran penting dari seorang CIO.

Seperti sering kita baca, dalam perusahaan modern yang kiprah bisnisnya banyak menggeluti, atau bertumpu pada, informasi, ada posisi yang tidak kalah penting dibandingkan CFO (chief financial officer), yakni CIO (chief information officer). Mereka berdua ada di bawah CEO (chief executive officer) yang mengendalikan keseluruhan operasi perusahaan.

Dalam dunia perbankan, yang kini juga banyak menyediakan layanan elektronik berbasis internet, tanggung jawab CIO amat besar. Ia harus menjamin keamanan transaksi, juga keamanan sistem informasi perusahaan yang amat sensitif. Maklum saja, upaya pembobolan rahasia bank, juga pembajakan transaksi, tak pernah surut. Selama ini, kejar-mengejar antara pihak yang mengamankan dan pihak yang ingin menjebol bisa diibaratkan permainan komedi putar, selain terus terjadi, sulit dikatakan mana sebenarnya yang ada di depan (atau yang lebih unggul).

Dalam lingkup perusahaan, selain tugas pokok mengamankan informasi, untuk CIO kini muncul tugas baru. Didorong oleh munculnya perkembangan baru, CIO kini tidak saja berdimensi ”information”, tetapi juga ”innovation”, sehingga CIO adalah chief innovation officer.

Adapaun di dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 37/PJ/2010 tentang kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak, Chief Information Officer (CIO) Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut CIO DJP adalah seorang Pejabat Eselon II unit kerja TIK yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kerangka kerja Tata Kelola TIK DJP.

Namun, secara peran dan keorganisasian, peran CIO di Direktorat Jenderal Pajak, peran CIO juga di jalankan oleh dua Direktorat yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi. Untuk itulah pada makalah kali ini akan dibahas bagaimana perkembangan CIO dewasa ini, CIO dalam organisasi pemerintahan, dan bagaimana adanya dua CIO dalam Direktorat Jenderal Pajak.

B. TUJUAN PENULISAN

Makalah ini dibuat untu membahas peran, tanggung jawab dan tantangan Chief Information Officer (CIO) secara umum pada saat ini dan kedepannya dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Knowledge Management..

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Chief Information Officer (CIO)

Istilah CEO (chief executive officer) telah lama dikenal dalam kosakata bisnis; setiap orang tau bahwa CEO adalah orang yang memiliki pengaruh paling kuat dalam operasi perusahaan, dan umumnya memiliki jabatan direktur utama atau ketua dewan direksi. Istilah seperti CFO, yaitu chief financial officer, dan COO, yaitu chief operating officer, juga telah dikenal. Pada tahun 1980-an diciptakan istilah yang serupa untuk manajer jasa informasi. Istilah itu adalah CIO, yaitu chief information officer.

Istilah CIO memiliki pengertian lebih dari sekedar suatu gelar. Istilah ini memiliki pengertian suatu peran yang seharusnya dilaksanakan oleh manajer jasa informasi tingkat puncak. Seperti dimaksudkan oleh konsep tersebut, chief information officer (CIO), adalah manajer jasa informasi yang menyumbangkan keahlian manajerialnya tidak hanya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sumber daya informasi tetapi juga berbagai area lain dari operasi perusahaan.

Atribut yang penting adalah sebagai manajer serta ahli teknis. Atribut lainnya meliputi keahlian politik, organisasi dan komunikasi; keterlibatan, pemahaman dan pengalaman dalam pengelolaan keseluruhan bisnis, pemahaman dan kemampuan untuk mengelola para ahli teknologi, pengembangan keterampilan manajemen sumber daya manusia yang tepat, keterampilan perencanaan dengan kepentingan khusus pada perencanaan strategis dan manajemen perubahan, dan kepekaan terhadap dampak dari teknologi baru terhadap manusia, organisasi dan sosial, dan kemampuan untuk secara proaktif merencanakan.

Deskripsi lain dari CIO adalah sebagai „bunglon‟ sehubungan dengan atribut dan keahlian yang dibutuhkan. Empat karakteristik spesifik diidentifikasi diyakini atribut dari CIO dan bunglon adalah: kemampuan untuk mengubah, kemampuan untuk melihat dalam berbagai arah, untuk menyerang cepat ketika dibutuhkan dan kemampuan untuk bertahan pada saat keadaan menjadi sulit. Penjelasan ini menunjukkan bahwa peran CIO memerlukan kemampuan untuk (a) beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, (b) mampu membayangkan organisasi secara menyeluruh, (c) tetap di depan permainan pada pengembangan teknologi, dan (d) bertahan pada saat kegagalan terjadi.

Dari diskusi tentang atribut dan keterampilan dari CIO itu adalah jelas bahwa CIO, untuk berhasil mengintegrasikan dengan tim eksekutif organisasi, tidak dapat murni menjadi ahli teknologi saja, tetapi juga harus memiliki keterampilan manajerial yang memadai. Hal ini melalui keterampilan manajerial yang efektif CIO dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam suatu organisasi dan mendapatkan kredibilitas untuk investasi tersebut lebih lanjut.

B. Peran CIO

Munculnya tugas dan wewenang CIO di bidang strategis dan semakin meningkatnya peran tersebut. CIO harus mengenali pengaruh TIK terhadap organisasi, menentukan arah / strategi TIK yang menjamin adanya keselarasan antara strategi bisnis dan strategi TIK. Adapun peran CIO adalah sebagai berikut :

1. Antisipasi perubahan teknologi, market dan regulasi.

Kemampuan mengenali perkembangan, potensi teknologi dan bisnis TIK dalam konteks pemanfaatan peluang bagi organisasi dan transformasi organisasi dan perlu menekankan kepada pelaku organisasi tentang pentingnya era web-based services dibandingkan kemajuan teknologinya sendiri CIO bertugas mengorganisasikan dan melindungi asset-aset TI perusahaan

2. Menentukan dan menjamin tatakelola TIK yang benar dan baik dalam organisasi sehingga dinamika organisasi selalu menuju pada tujuannya. CIO bertugas sebagai visioner yang memimpin dan mengendalikan strategi perusahaaan.

3. Merumuskan visi dan misi;

menterjemahkannya menjadi tujuan organisasi; kemudian menjalankan dan memimpin organisasi TIK untuk mencapai hasil-hasil sesuai visi, misi dan tujuan organisasi

4. CIO menjadi leader dalam pengukuran dan pengembangan new computing.

Mendemonstrasikan dan melakukan pengukuran nilai dari TIK, secara proaktif mengatur performansi berdasarkan hasil yang didapatkan. CIO bertugas untuk menjembatani Gagap teknologi

5. Mendistribusikan teknik baru hasil pengembangan, alat dan pendekatan yang dilakukan

C. Responsibilities/ Tanggung Jawab CIO

Di dalam buku “Information Systems Management in Practice”, Ralph Sprague beserta rekannya Barbara McNurlin menjabarkan bahwa setidaknya ada lima fungsi utama CIO di sebuah perusahaan (Sprague et.al., 1993).

1. Memahami Bisnis

Tugas pertama dan utama yang merupakan tanggung jawab eksekutif lain dalam jajaran direksi adalah mempelajari dan memahami secara menyeluruh dan mendetail bisnis yang digeluti perusahaan. Kalau dahulu manajemen inti cukup mempelajari semua komponen internal perusahaan (khususnya sehubungan dengan produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan), saat ini hal tersebut tidaklah cukup. Persaingan yang begitu cepat dan lingkungan bisnis yang sangat dinamis mengharuskan eksekutif perusahaan untuk selalu memantau dan mempelajari aspek-aspek di luar perusahaan (eksternal) secara intens dan terus-menerus, terutama yang berkaitan dengan perilaku pasar (market) dan pelanggan. Setidak-tidaknya untuk dewasa ini ada tujuh cara yang terbukti efektif untuk mempelajari hal internal dan eksternal perusahaan.

Ketujuh cara tersebut adalah:

 Memiliki armada SDM yang secara berkala mempelajari keadaan pasar dan komponen eksternal lainnya;

 Mempelajari secara mendalam proses-proses penciptaan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan;

 Mengundang bagian-bagian lain dalam perusahaan untuk berdiskusi secara berkala;

 Menghadiri seminar-seminar yang berhubungan dengan industri terkait;

 Membaca secara aktif publikasi-publikasi yang berkaitan dengan produk, jasa, dan industri dimana perusahaan yang bersangkutan berada;

 Menjadi anggota forum-forum bisnis maupun akademis terkait; dan

 Menjalin komunikasi aktif dan konsisten dengan para manajer lini perusahaan.

2. Membangun Citra Divisi

Tugas kedua yang menjadi tanggung jawab seorang CIO adalah membangun kredibitilitas direktorat sistem informasi yang dipimpinnya. Hal ini sangat penting mengingat banyak sekali karyawan yang menilai bahwa penggunaan sistem informasi secara strategis merupakan ciri perusahaan di masa mendatang, bukan saat ini. Namun walau bagaimanapun juga, direktorat sistem informasi yang ada harus dapat membuktikan bahwa aktivitias-aktivitas yang dilakukan saat ini adalah merupakan jalan atau jembatan menuju masa depan. Direktorat, departemen, atau divisi sistem informasi (atau teknologi informasi) harus memiliki citra yang baik di mata fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Strategi yang paling efektif adalah dengan cara membantu para SDM di dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya melalui utilisasi teknologi informasi, karena hal inilah yang merupakan misi utama dari keberadaan sistem informasi di perusahaan. Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada para pengguna (users) sistem informasi, mulai dari staf sampai dengan manajer eksekutif, merupakan salah satu cara lain untuk meningkatkan citra divisi sistem informasi.

Dengan menghasilkan “produk-produk” yang terbukti dapat membantu para karyawan dalam melaksanakan aktivitas perkerjaannya sehari-hari, divisi sisten informasi akan dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari fungsi-fungsi lain di organisasi untuk membawa mereka ke bentuk perusahaan masa depan.

3. Meningkatkan Mutu Penggunaan Teknologi

“Tak kenal maka tak sayang”, mungkin demikianlah kalimat yang cocok ditujukan bagi para karyawan yang belum pernah dan takut menggunakan komputer. Melihat bahwa keberadaan teknologi informasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja SDM (employees empowerment), seorang CIO memiliki tugas untuk memasyarakatkan teknologi informasi agar dipergunakan secara aktif untuk para karyawan perusahaan. Selain pemberian program-program pelatihan (training) yang bersifat edukatif, diperlukan suatu strategi untuk membuat karyawan tertarik belajar lebih jauh dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Caranya bisa beraneka ragam, mulai dari yang bersifat hiburan (entertainment) – seperti melalui permainan pada saat rekreasi perusahaan (company outing) – sampai dengan yang sangat serius, seperti diadakannya workshop khusus. Tujuannya adalah agar para karyawan akrab dengan komputer (computer literate), sehingga selain dapat meningkatkan kualitas kerja mereka, inovasi-inovasi baru berupa ide-ide pengembangan di masa mendatang akan turut berpengaruh pada pengembangan sistem informasi di perusahaan.

4. Mencanangkan Visi Teknologi Informasi

Tugas selanjutnya bagi seorang CIO adalah untuk menentukan visi perusahaan melalui pemanfaatan sistem informasi di masa mendatang. Seorang eksekutif senior yang baik, adalah yang selalu bersifat proaktif. Membantu perusahaan mencanangkan visinya di masa mendatang adalah salah satu contoh sikap proaktif yang harus dimasyarakatkan di kalangan perusahaan. Visi pemanfaatan sistem informasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari visi perusahaan secara umum.

Melihat bahwa abad sekarang dan mendatang adalah era yang sangat bergantung kepada informasi, peranan CIO dalam melihat masa depan perusahaan menempati posisi yang cukup dominan. Namun tugas CIO tidak hanya terbatas untuk merumuskan visi saja, namun yang bersangkutan harus dapat memasyarakatkan ide-ide yang ada ke seluruh jajaran manajemen dan staf (create a vision). Apalah artinya sebuah visi yang bagus tapi tidak ada seorang pun dari karyawan yang merasa perlu untuk mewujudkannya. Ada banyak teknik dan teori yang ditawarkan kepada manajemen untuk membantu merumuskan dan menjual visi kepada seluruh jajaran karyawan secara efektif. Hal ini sangat penting, karena visi merupakan akar dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan bisnisnya setiap hari.

5. Pengembangan Sistem Informasi

Misi terakhir dari seorang CIO tentu saja membuat semua hal yang ada di atas menjadi nyata, yaitu merencanakan dan mengembangkan arsitektur sistem informasi perusahaan, yang terdiri dari komponen-komponen seperti software, hardware, brainware, proses dan prosedur, infrastruktur, standard, dan lain sebagainya. Secara berkesinambungan, seorang CIO harus dapat me-utilisasikan sistem informasi yang dimiliki perusahaan saat ini secara optimum, sejalan dengan rencana pengembangannya di masa mendatang. Suatu kali seorang praktisi manajemen mengatakan bahwa seorang CIO yang baik akan dapat “memanusiakan” karyawannya dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk membantunya melaksanakan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

D. Tantangan CIO

Prioritas dan kebutuhan Teknologi Informasi (TI) perusahaan telah berevolusi, Chief Information Officer (CIO) harus bisa mengatasi kebutuhan bisnis yang terus berubah. Anggaran yang menyusut, ditambah pembengkakan biaya dan meningkatnya penyimpanan data mengakibatkan proyek-proyek, pembelanjaan, prioritas, dan kepemimpinan TI dipertanyakan. CIO harus mampu mengelola tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan baru.

Di samping tuntutan bisnis, dunia kini bergerak ke TI yang "hijau" dan perusahaan melihat kebutuhan mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon untuk memangkas biaya operasional.

1. Kendalikan emisi karbon dari pembangkit listrik (Green Computing)

Seiring perhatian yang semakin besar terhadap pemanasan global, diharapkan semakin banyak pemerintahan memberlakukan panduan dan peraturan tentang emisi karbon. Perusahaan-perusahaan besar juga akan merumuskan standar pengurangan emisi karbon. Sumber emisi yang cukup besar adalah pembangkit listrik. Kebutuhan yang semakin besar untuk daya komputasi, bandwidth jaringan, dan kapasitas storage akan meningkatkan kebutuhan daya dan pendinginan pada data center. TI harus mencari cara mengelola infrastruktur data centernya untuk meminimalkan konsumsi energi.

2. Melakukan lebih banyak hal untuk menangani pertumbuhan data

Data terstruktur seperti database, meledak karena harus menyimpan lebih banyak data secara lebih lama untuk memenuhi tuntutan kepatutan. Sementara itu data semi-terstruktur seperti email, halaman Web, dan data dokumen meningkat secara dramatis. Tekanan disana-sini akan mendorong pengarsipan data untuk mengurangi produksinya. Hal ini akan menciptakan tipe baru sistem pengarsipan yang bisa dikembangkan kapasitasnya hingga mencapai petabyte, sekaligus menyediakan kemampuan pencarian konten di lintas data yang berbeda-beda.

3. Memastikan menyimpan data secara efisien

Semakin berkembangnya kesadaran bahwa penyimpanan data tidak lagi efisien, ditandai dengan rendahnya utilisasi dan salinan data yang berlebih-lebihan, membeli lebih banyak storage dengan arsitektur lama bukan lagi pilihan. Dibutuhkan satu arsitektur baru yang bisa ditingkatkan kinerja, konektivitas, dan kapasitasnya hingga hitungan beberapa petabyte tanpa menimbulkan gangguan pada operasional sistem. Arsitektur baru itu juga harus bisa menyediakan layanan data dan storage baru seperti proses pengolahan multi-protocol dan pencarian umum, di lintas storage array heterogen dengan pengelolaan terpusat dan aman.

4. Memastikan ketersediaan data dan aplikasi

Seiring kebutuhan ketersediaan aplikasi, TI memerlukan kemampuan untuk memindahkan data tanpa gangguan terhadap aplikasi. Saat ini peranti lunak pemindah data terbukti sangat mengganggu kelangsungan operasi. Perpindahan data harus dilakukan melalui sistem storage yang bisa mengirimkan data dengan kecepatan tinggi di atas link Fibre Channel tanpa membutuhkan siklus pemrosesan aplikasi. Ini akan menjadi sangat penting untuk migrasi data pada saat pemutakhiran storage ke kapasitas yang semakin besar. Seiring pergantian waktu, peran CIO pun berubah, begitu juga dengan tantangan yang mereka hadapi. Di luar menentukan arah teknologi dari perusahaan, CIO kini juga mulai berperan mendorong bisnis. Beruntung, kini semakin banyak teknologi tersedia di pasar yang bisa membantu CIO menangani berbagai tuntutan baru itu. Teknologi-teknologi baru seperti control unit untuk virtualisasi storage, deduplikasi data, thin provisioning dan services oriented storage kini tersedia bagi CIO untuk mengatasi masalah biaya, pengelolaan dan alokasi sumber daya di dalam infrastruktur teknologi. Maju ke 2008, akan menjadi tanggung jawab CIO untuk menyeimbangkan kebutuhan TI perusahaan dengan kebutuhan bisnis, dan berjalan di dalam garis tipis antara keduanya untuk memastikan bahwa tidak ada sisi yang menjadi korban dari kemajuan di sisi yang lain.

5. Bisnis Berbasis Efisiensi

Tantangan rata-rata Chief Information Officer dewasa ini adalah mencari tahu cara bagaiman agar perusahaan yang dipimpin bisa lebih agile. Artinya, pemimpin perlu mencari cara agar dapat mengoperasikan perusahaan dan menjalankan bisnis dengan basis efisiensi.

6. Membangun Infrastruktur Informasi

Yang tak kalah penting, mereka (para CIO) juga perlu memikirkan bagaimana membangun infrastruktur informasi agar lebih efektif di saat pertumbuhan informasi berjalan secara signifikan tiap waktunya.

Sebagai contoh, misalnya di industri telekomunikasi dan perbankan. Tingginya pertumbuhan pelanggan atau nasabah, termasuk pertumbuhan data-data, baik data terstruktur ataupun data tidak terstruktur, mendesak perusahaan untuk mengembangkan infrastruktur mereka.

7. Manajemen Informasi

Selain itu, pengelolaan risiko hilangnya informasi nasabah atau pelanggan juga tidak kalah penting. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan dituntut untuk menerapkan strategi pencegahan hilangnya informasi user (data loss prevention).

Di luar negeri, tiap-tiap bank atau perusahaan telekomunikasi, atau pun perusahaan skala enterprise lainnya, telah diwajibkan oleh pemerintah untuk memiliki strategi khusus dalam mencegah hilangnya data pelanggan mereka.

Hal seperti itu juga perlu ditiru oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan serupa terkait dengan pencegahan hilangnya data pelanggan.

E. Teori Organisasi

Manusia adalah mahluk social yang cinderung untuk hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai sautu tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut yang mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. Adapun beberapa definisi tentang Organisasi yaitu:

Menurut ERNEST DALE:

Organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubunngan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok.

Menurut CYRIL SOFFER:

Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Menurut KAST & ROSENZWEIG:

Organisasi adalah sub system teknik, sub system structural, sub system pshikososial dan sub system manajerial dari lingkungan yang lebih luas dimana ada kumpulan orang-orang berorenteasi pada tujuan.

Definisi UMUM:

“Kelompok orang yang secara bersama-sama ingin mencapai tujuan”

CIRI-CIRI ORGANISASI:

 Lembaga social yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan.

 Dikembangkan untuk mencapai tujuan

 Secara sadar dikoordinasi dan dengan sengaja disusun

 Instrumen social yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi.

Dibawah ini merupakan bagan tentang perkembangan teori organisasi:

1. Teori Organisasi Klasik

Teori ini biasa disebut dengan “teori tradisional” atau disebut juga “teori mesin”. Berkembang mulai 1800-an (abad 19). Dalam teori ini organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik structural yang kaku tidak mengandung kreatifitas. Dalam teori ini organisasi digambarkan seperti toet piano dimana masing-masing nada mempunyai spesialisasi (do.. re.. mi.. fa.. so.. la.. si..) dimana apabila tiap nada dirangkai maka akan tercipta lagu yang indah begitu juga dengan organisasi.

Dikatakan teori mesin karena organisasi ini menganggab manusia bagaikan sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin.

Defisi Organisasi menurut Teori Klasik:

Organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kejuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan factor-faktor lain apabila orang bekerja sama.

Teori Organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Empat unsure pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal:

a. Sistem kegiatan yang terkoordinasi

b. Kelompok orang

c. Kerjasama

d. Kekuasaan & Kepemimpinan

Sedangkan menurut penganut teori klasik suatu organisasi tergantung pada empat kondisi pokok: Kekuasaan) Saling melayani) Doktrin) Disiplin)

Sedangkan yang dijadikan tiang dasar penting dalam organisasi formal adalah:

a. Pembagian kerja (untuk koordinasi)

b. Proses Skalar & Fungsional (proses pertumbuhan vertical dan horizontal)

c. Struktur (hubungan antar kegiatan)

d. Rentang kendali (berapa banyak atasan bisa mengendalikan bawahan).

Teori Klasik berkembang dalam 3 Aliran:

 BIROKRASI) Dikembangkan dari Ilmu Sosiologi

 ADMINISTRASI) Langsung dari praktek manajemen memusatkan Aspek Makro sebuah organisasi.

 MANAJEMEN ILMIAH) Langsung dari praktek manajemen memusatkan Aspek Mikro sebuah organisasi.

Semua teori diatas dikembangkan sekitar tahun 1900-1950. Pelopor teori ini kebanyakan dari sebuah negara berbentuk kerajaan “Mesir, Cina & Romawi”.

TEORI BIROKRASI

Dikemukakan oleh “MAX WEBER” dalam buku “The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism” dan “The Theory of Social and Economic Organization”.

Istilah BIROKRASI berasal dari kata LEGAL_RASIONAL:

“Legal” disebakan adanya wewenang dari seperangkat aturan prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas. Sedangkan “Rasional” karena adanya penetapan tujuan yang ingin dicapai.

Karekteristik-karekteristik birokrasi menurut Max Weber:

 Pembagian kerja

 Hirarki wewenang

 Program rasional

 Sistem Prosedur

 Sistem Aturan hak kewajiban

 Hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal

TEORI ADMINISTRASI

Teori ini dikembangkan oleh Henry Fayol, Lyndall Urwick dari Eropa dan James D. Mooney, Allen Reily dari Amerika.

HENRY FAYOL (1841-1925): Seorang industrialis asal Perancis tahun 1916 menulis sebuah buku “Admistration industrtrielle et Generale” diterjemahkan dalam bahasa inggris 1926 dan baru dipublikasikan di amerika 1940.

14 Kaidah manjemen menurut Fayol yang menjadi dasar teori administrasi:

 Pembagian kerja

 Wewenang & tanggung jawab

 Disiplin

 Kesatuan perintah

 Kesatuan pengarahan

 Mendahulukan kepentingan umum

 Balas jasa

 Sentralisasi

 Rantai Skalar

 Aturan

 Keadilan

 Kelanggengan personalia

 Inisiatif

 Semangat korps

Fayol membagi kegiatan industri menjadi 6 kelompok:

 Kegiatan Teknikal (Produksi, Manufaktur, Adaptasi)

 Kegiatan Komersil (Pembelian, Penjualan, Pertukaran)

 Kegiatan Financial (penggunaan optimum modal)

 Kegiatan Keamanan

 Kegiatan Akuntansi

 Kegiatan Manajerial atau “FAYOL‟s FUNCTIONALISM” yaitu:

a. Perencanaan

b. Pengorganisasian

c. Pemberian perintah

d. Pengkoordinasian

e. Pengawasan

JAMES D. MOONEY & ALLEN REILLY :1931) Menerbitkan sebuah buku “ONWARD INDUSTRY” inti dari pendapat mereka adalah “koordinasi merupakan factor terpenting dalam perencanaan organisasi”. Tiga prinsip yang harus diterapkan dalam sebuah organisasi menurut mereka adalah:

a. Prinsip Koordinasi

b. Prinsip Skalar & Hirarkis

c. Prinsip Fungsional

MANAJEMEN ILMIAH

Dikembangkan tahun 1900 oleh FREDERICK WINSLOW TAYLOR). Definisi Manajemen Ilmiah:

“Penerapan metode ilmiah pada studi, analisa dan pemecahan masalah organisasi” atau “Seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efesiensi kerja”. F.W. TAYLOR menuangkan ide dalam tiga makalah: “Shop Management”, “The Principle Oif Scientific Management” dan “Testimony before the Special House Comitte”. Dari tiga makalah tersebut lahir sebuah buku “Scientific Management”.

Berkat jasa-jasa yang sampai sekarang konsepnya masih dipergunakan pada praktek manajemen modern maka F.W. TAYLOR dijuluki sebagai “BAPAK MANAJEMEN ILMIAH”.

Empat kaidah Manajemen menurut Frederick W. Taylor:

a. Menggantikan metode kerja dalam praktek dengan metode atas dasar ilmu pengetahuan.

b. Mengadakan seleksi, latihan dan pengembangan karyawan

c. Pengembangan ilmu tentang kerja, seleksi, latihan dan pengembangan secara ilmiah perlu intregasikan.

d. Perlu dikembangkan semangat dan mental karyawan untuk mencapai manfaat manajemen ilmia

2. Teori Neoklasik

Aliran yang berikutnya muncul adalah aliran Neoklasik disebut juga dengan “Teori Hubungan manusiawi”. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada “pentingnya aspek psikologis dan social karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja”.

HUGO MUNSTERBERG

Salah tokoh neoklasik pencetus “Psikologi Industri”. Hugo menulis sebuah buku “Psychology and Industrial Effeciency” tahun 1913. Buku tersebut merupakan jembatan antara manajemen ilmiah dan neoklasik. Inti dari pandangan Hugo adalah menekankan adanya perbedaan karekteristik individu dalam organisasi dan mengingatkan adannya pengaruh factor social dan budaya terhadap organisasi.

Munculnya teori neoklasik diawali dengan inspirasi percobaan yang dilakukan di Pabrik Howthorne tahun 1924 milik perusahaan Western Elektric di Cicero yang disponsori oleh Lembaga Riset Nasional Amerika. Percobaan yang dilakukan ELTON MAYO seorang riset dari Western Electric menyimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan insentif upah dan Kondisi kerja karyawan dipandang sebagai factor penting peningkatan produktifitas.

Dalam pembagian kerja Neoklasik memandang perlunya:

a. Partisipasi

b. Perluasan kerja

c. Manajemen bottom_up

3. Teori Modern

Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan dua teori sebelumnya yaitu klasik dan neoklasik. Teori Modern sering disebut dengan teori “Analiasa Sistem” atau “Teori Terbuka” yang memadukan antara teori klasik dan neokalsi. Teori Organisasi Modern melihat bahwa semua unsure organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan system tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil akan tetapi organisasi merupakan system terbuka yang berkaitan dengan lingkunngan dan apabila ingin survivel atau dapat bertahan hidup maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan.

TEORI MODERN vs TEORI KLASIK

a. Teori Klasik memusatkan pandangan pada analisa dan deskripsi organisasi sedangkan Teori Modern menekankan pada perpaduan & perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh.

b. Teori Klasik membicarakan konsep koordinasi, scalar, dan vertical sedangkan Teori Modern lebih dinamis, sangat komplek, multilevel, multidimensi dan banyak variable yang dipertimbangkan.

BAB III

PEMBAHASAN

(CONTOH STUDI KASUS)

1. Studi kasus : CIO Pada Direktorat Jenderal Pajak

A. Chief Information Officer (CIO) dalam pemerintrahan

Sektor swasta dan sektor publik memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah dalam kaitannya dengan perspektif waktu, pengukuran kinerja, hubungan dengan media, otoritas, kendala hukum, dan kendala personil. Tiga karakteristik internal sektor publik yang menjadi poin perbedaan adalah:

· Lebih banyak birokrasi, sejumlah besar prosedur formal, kurang fleksibel, dan lebih menghindari resiko dibandingkan dengan sektor swasta;

· Lebih banyak formalitas, menyiratkan bahwa sektor publik beroperasi dengan banyak aturan yang tidak perlu dan kontra-produktif, dan lebih bergantung pada aturan dan proses dibandingkan hasil;

· Otonomi manajerial rendah, sektor publik memberi kebebasan rendah bagi manajer untuk bereaksi sesuai keadaan ,yang dicontohkan oleh kebijaksanaan manajer publik 'atas isu-isu sumber daya manusia yang umumnya melibatkan proses yang kompleks dan memakan waktu untuk mengikuti perekrutan, pemecatan dan promosi, yang, sebagai alternatif pilihan, umumnya dihindari.

1. Teknologi Informasi Komunikasi dalam Pemerintahan

Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government.

Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu :

 G2C (Government to citizen), hubungan antara pemerintah dengan masyarakat,

 G2B (Government to business), hubungan antara pemerintah dengan pengusaha,

 G2G (Government to Government), hubungan antara pemerintah dengan pemerintah.

Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan antara lain sebagai berikut :

a. Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, kerena informasi lebih mudah diperoleh.

b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan adanya transparansi kegiatan pemerintah.

c. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yaitu : masyarakat dapat dilayani kapan pun dan dimana pun tanpa memandang jam buka kantor dan bahkan tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan.

d. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar.

e. Hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-oleh menjadi penghalang bagi masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Faktor pengembangan e-Government

Bagian berikut akan menggambarkan perubahan yang paling penting dan luar biasa dari perkembangan lima tahun terakhir di e-government yaitu :

a. E-Government dan Reformasi Administrasi Publik.

Banyak pemerintah, terutama di negara-negara berkembang, mulai mengubah kesadaran mereka tentang peran TIK di sektor publik. Pemerintah telah menjadi sadar bahwa itu tidak cukup untuk memperkenalkan TIK untuk proses yang ada internal mereka, tetapi untuk menggunakan TIK untuk membantu proses re-engineering dalam organisasi pemerintah bersamaan dengan beberapa lainnya e-government inisiatif.

b. Agent-Centric to Citizen-Centric

Pemerintah diinvestasikan modal besar dalam infrastruktur ketika mereka mulai e-government program. Mengubah dari solusi berbasis pasokan untuk memenuhi permintaan warga, pemerintah secara bertahap bergeser ke penyediaan e-layanan yang paling nyaman bagi warga dan pemangku kepentingan lainnya dalam masyarakat mereka.

c. E-Government to E-Governance

Ada perubahan bertahap dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warganya: dari hanya menyediakan layanan, pemerintah telah membentuk virtual-ruang untuk warga negara untuk memiliki suara mereka. Dengan cara ini, warga telah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dengan menggunakan ICT. Penguatan proses demokrasi dengan cara ICT dibawa ke terdepan pentingnya layanan kota elektronik. Upaya untuk desentralisasi dalam strategi e-Government dapat dengan jelas dilihat hingga saat ini dalam negara-negara dengan budaya demokrasi yang kuat di mana menikmati kota yang cukup besar kemerdekaan. Pergeseran dari administrasi untuk pelayanan sosial dan politik dan sebagai konsekuensi pergeseran dari federal untuk lokal e-government mungkin dianggap sebagai transisi dari e-pemerintah untuk e-governance.

d. Peran baru pemerintah: CIO

Bersamaan dengan pengembangan e-government, CIO di sektor publik telah yang diberi tugas lebih dan lebih. Dalam tanggung jawab masa lalu mereka adalah informasi utama teknologi dan posisi mereka adalah direktur teknologi informasi. Namun, saat ini keprihatinan mereka meliputi tidak hanya teknologi tetapi juga kerja sosial dan administrasi. Seperti Akibatnya, banyak pemerintah di dunia perubahan isi dan metode pelatihan dan memilih CIO di sektor publik menjadi lebih komprehensif.

Pada umumnya implementasi TIK yang efektif selalu memerlukan perubahan/penyelarasan pada aspek-aspek yang lain. Dalam konteks pemerintahan, implementasi TIK harus disertai juga penyelarasan tujuan dan sistem birokrasi yang ada. Pada kenyataannya, proses asimilasi TIK ke sistem birokrasi, atau bahkan reformasi sistem birokrasi itu sendiri sebagai syarat mengefektifkan implementasi TIK, tidaklah mudah dilakukan karena berbagai kendala. Dalam posisi inilah GCIO -Government CIO- (dan staf lain yang berperan sebagai information officers – IO) memegang peranan penting. GCIO (dan IO) berperan sebagai agent of change: menjadi promotor perubahan, menetapkan arahan dan kebijakan, dan merencanakan, mengeksekusi, serta mengevaluasi berbagai program yang terkait dengan implementasi TIK.

Dengan memperhatikan konsep dasar tentang peran GCIO, dan kondisi khas yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia, maka diusulkan untuk merinci peran GCIO Indonesia sebagai berikut:

a. Penyusun strategi TIK

Dapat dikatakan saat ini semua pemerintah daerah di Indonesia sedang berada dalam tahap awal pembangunan e-government seperti diamanahkan oleh Undang-Undang no. 3/2003. Menurut Bank Dunia, pemanfaatan TIK dalam e-government pada akhirnya harus bisa melahirkan transformasi relasi antara pemerintah dengan warga, antara pemerintah dengan dunia usaha, dan antara sesama lembaga pemerintah sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memerlukan visi, misi, dan strategi pemanfaatan TIK yang tepat. Salah satu tugas GCIO adalah memformulasikan ketiga hal fundamental tersebut, yang diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Promotor penyelarasan proses-proses bisnis/birokrasi

TIK sebagai enabler pada akhirnya harus berjalan seiring dengan proses-proses birokrasi yang ada. Pada umumnya sistem dan proses birokrasi yang ada saat ini tidak kondusif bagi pemanfaatan TIK secara optimal, sehingga perlu ada pendekatan top-down agar keselarasan antara keduanya bisa tercapai. Pendekatan harus secara top-down karena pada umumnya penyelarasan TIK dengan sistem/proses birokrasi melibatkan penataan birokrasi (struktur, mekanisme kerja, tupoksi, dan sebagainya). GCIO pada posisi strategis (misalkan setingkat Sekda) dapat mengemban peran sebagai promotor dan inisiator bagi penyelarasan ini.

c. Promotor manajemen solusi TIK

Seorang GCIO harus dapat melihat bagaimana TIK memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Sebagai promotor untuk solusi-solusi TIK, GCIO harus dapat mendefinisikan tujuan dan sasaran solusi yang akan diimplementasikan, strategi pengembangan dan operasionalisasinya, dan tahapan-tahapan yang harus dijalankan.

d. Penentu kebutuhan TIK.

Sebagai konsekuensi dari peran no. 2 dan 3, pemerintah daerah akan memerlukan sarana dan fasilitas TIK (perangkat keras, jaringan, perangkat lunak, dan data). Penentuan kebutuhan dengan memanfaatkan prinsip efisiensi dan efektivitas perlu dilakukan oleh GCIO. Lingkupnya adalah pada seluruh kabupaten/kota, sehingga perlu memperhitungkan alokasi dan pemakaian bersama di lembaga-lembaga yang ada.

e. Perancang anggaran TIK

GCIO juga perlu memiliki fungsi perancang anggaran, untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan TIK dapat dianggarkan secara tepat guna.

f. Pengelola operasional sistem dan teknologi informasi

Pada tataran operasional, GCIO diperlukan untuk menjamin operasional sistem dan teknologi informasi dapat berjalan dengan baik.

g. Penilai kinerja TIK

Implementasi TIK yang berjalan perlu dinilai kinerjanya untuk berbagai kepentingan. Untuk kepentingan audit, penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kelayakan implementasi dengan anggaran. Untuk kepentingan pengembangan dan penyempurnaan, evaluasi kinerja dapat memberitahu aspek-aspek apa saja yang perlu mendapatkan perhatian. GCIO harus dapat menjadi promotor maupun eksekutor dalam evaluasi kinerja TIK.

Ketujuh peran di atas tentu saja tidak dijalankan oleh satu jenis GCIO saja. Jika diidentifikasi, ada peran yang memerlukan kekuatan struktural pada level strategik, ada peran yang memerlukan kapabilitas koordinasi fungsional, dan ada peran yang memerlukan kapabilitas teknis operasional. Masing-masing memerlukan GCIO pada level yang dimaksudkan. Persoalannya yang muncul kemudian adalah bagaimana mendefinisikan posisi jenis-jenis GCIO tersebut pada struktur organisasi pemerintah daerah, menentukan tupoksinya dan kompetensi yang diharapkan, dan menyiapkan SDM-SDMnya.

B. Sejarah Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

 Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah;

 Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;

 Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

 Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

ÿ 1924 – Djawatan Padjak dibawah Departemen Van Financien berdasar Staatsblad 1924 No. 576 Artikel 3

ÿ 1942 – Djawatan Padjak dibawah Zaimubu (Djawatan Padjak, Bea Cukai dan Padjak Hasil Bumi)

ÿ 1945 – berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD Urusan Bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak

ÿ 1950 – Djawatan Padjak dibawah Direktur Iuran Negara

ÿ 1958 – Djawatan Padjak dibawah vertikal langsung Departemen Keuangan

ÿ 1964 – Djawatan Padjak berubah menjadi Direktorat Pajak dibawah pimpinan Menteri Urusan Pendapatan Negara

ÿ 1965 – Direktorat IPEDA di bawah Ditjen Moneter

ÿ 1966 – Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak

ÿ 1976 – Direktorat IPEDA dialihkan Ke Direktorat Jenderal Pajak

ÿ 1983 – Tax Reform I berlakunya Self Assesment

ÿ 1985 – IPEDA berganti nama menjadi Direktorat PBB

ÿ 2000 – Tax Reform II

ÿ 2002 – Modernisasi Birokrasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi penting di negara ini dimana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN, ternyata mempunyai sejarah panjang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah singkat DJP terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

1. Pra Proklamasi Kemerdekaan RI

Pada zaman penjajahan Belanda, tugas pemerintahan dalam bidang moneter dilaksanakan oleh Departemen Van Financien dengan dasar hukumnya yaitu Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3.

Pada masa penguasaan Jepang, Departemen Van Financien diubah namanya menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan negara seperti Djawatan Bea Cukai, Djawatan Padjak, serta Djawatan Padjak Hasil Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada di bawah seorang pimpinan dengan nama Syusekatjo.

2. Periode 1945-1959

Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan Keuangan Negara, pajak, lelang, bea dan cukai, pengadaan candu dan garam tetap menggunakan Undang-Undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia. Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1945 No. 2/S.D. memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No. B.01/1.

Akhir tahun 1951 Kementerian Keuangan mengadakan perubahan dimana Djawatan Padjak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada dibawah koordinasi Direktur Iuran Negara.

3. Periode 1960-1994

Tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada dibawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan,dan Direktorat Pembinaan Wilayah.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

· penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;

· penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;

· penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi informasi perpajakan;

· penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi informasi perpajakan; dan

· pelaksanaan tata usaha direktorat.

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan terdiri atas:

1. Subdirektorat Pelayanan Operasional;

Subdirektorat Pelayanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis dan jaringan komunikasi data, serta administrasi program aplikasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pelayanan Operasional menyelenggarakan fungsi:

 penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data;

 pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data;

 pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data; dan

 administrasi program aplikasi.

Subdirektorat Pelayanan Operasional terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Sistem Informasi;

Seksi Pelayanan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan sistem informasi serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.

b. Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi;

Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional aplikasi perpajakan dan registrasi Wajib Pajak, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan aplikasi perpajakan serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.

c. Seksi Pelayanan Dukungan Teknis; dan

Seksi Pelayanan Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dukungan teknis serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.

d. Seksi Pelayanan Jaringan Komunikasi Data.

Seksi Pelayanan Jaringan komunikasi Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan jaringan komunikasi data serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.

2. Subdirektorat Pendukung Operasional;

Subdirektorat Pendukung Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, pengelolaan intranet dan internet.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Subdirektorat Pendukung Operasional menyelenggarakan fungsi:

 penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet;

 pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet;

 pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet; dan

 administrasi pekerjaan, kegiatan, dan pelaksanaan tugas.

Subdirektorat Pendukung Operasional terdiri atas:

a. Seksi Bimbingan Sistem;

Seksi Bimbingan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan bimbingan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas

b. Seksi Pemutakhiran Data Tampilan;

Seksi Pemutakhiran Data Tampilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional aplikasi yang berhubungan dengan pemutakhiran data, serta administrasi program aplikasi.

c. Seksi Pertukaran Data Elektronik; dan

Seksi Pertukaran Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional proses pertukaran data elektronik untuk menjamin kualitas data, serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas.

d. Seksi Pengelolaan Intranet dan Internet.

Seksi Pengelolaan Intranet dan Internet mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional intranet dan internet, serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas.

3. Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur;

Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan pemantauan terhadap konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pengolahan data dan dokumen, pemeliharaan Master File Wajib Pajak, serta administrasi program aplikasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

 penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pemeliharaan Master File Wajib Pajak, pengolahan data dan dokumen;

 pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pemeliharaan Master File Wajib Pajak, pengolahan data dan dokumen;

 pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, serta pengolahan data dan dokumen;

 pemeliharaan Master File Wajib Pajak; dan

 administrasi program aplikasi.

Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur terdiri atas:

a. Seksi Pemantauan Konfigurasi dan Kapasitas;

Seksi Pemantauan Konfigurasi dan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, serta administrasi program aplikasi

b. Seksi Pemantauan Keamanan Sistem dan Jaringan Komunikasi Data;

Seksi Pemantauan Keamanan Sistem dan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, serta administrasi program aplikasi

c. Seksi Pemantauan Basis Data; dan

Seksi Pemantauan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan distribusi dan konsolidasi data serta operasional basis data nasional, serta administrasi program aplikasi.

d. Seksi Pemantauan Pengolahan Data dan Dokumen.

Seksi Pemantauan Pengolahan Data dan Dokumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pembinaan di bidang transformasi data dan pengelolaan dokumen dalam hal perekaman, kualitas dan transfer data, penyimpanan, peminjaman dan penghapusan dokumen dan media elektronik, pemeliharaan Master File Wajib Pajak, serta administrasi program aplikasi.

4. Subbagian Tata Usaha; dan

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh

Kepala Subdirektorat Pelayanan Operasional.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

 penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;

 penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;

 penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;

 penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi; dan

 pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi terdiri atas:

1. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi;

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan sistem dan prosedur perpajakan, analisis konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, serta evaluasi sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. perancangan sistem dan prosedur perpajakan;

b. analisis konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi;

c. analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi data; dan

d. evaluasi sistem informasi.

2. Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras;

Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, perancangan, instalasi konfigurasi basis data, jaringan komunikasi data dan pengelolaan basis data dan data spasial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras menyelenggarakan fungsi:

a. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi konfigurasi basis data;

b. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi jaringan komunikasi data;

c. pengelolaan basis data; dan

d. pengelolaan data spasial.

3. Subdirektorat Pengembangan Aplikasi;

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, instalasi aplikasi perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan aplikasi informasi dan pelaporan serta penyusunan prosedur operasional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

a. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi aplikasi perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan aplikasi informasi dan pelaporan; dan

b. penyusunan prosedur operasional sistem informasi dan aplikasi.

4. Subbagian Tata Usaha;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Etika Profesi di Bidang Sistem Informasi

Dalam era kini, informasi dipandang sebagai aset atau sumber yang setara dengan sumber-sumber lain dan juga mempunyai kekhususan persoalan dan pengelolaannya, sehingga diperlukan suatu manajemen khusus yaitu sistem manajemen informasi dengan pengelolanya yang khusus yaitu manajer informasi atau Chief Information Officer (CIO). Sebagai manajer jelas harus mengetahui etika manajemen. Aspek keuangan merupakan suatu aspek yang yang sangat sensitif, demikian juga dengan aspek informasi. Dengan demikian hak dan tanggung jawab manajer mengisyaratkan bahwa syarat manajer harus “beretika (bermoral) tinggi dan kuat”.

Faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT adalah makin merebaknya penggunaan internet. Jaringan luas computer tanpa disadari para pemiliknya di sewakan kepada spammer (penyebar email komersial) froudster (pencipta setus tipuan), dan penyabot digital
Terminal2 jaringan telah terinfeksi virus computer, yang mengubah computer menjadi zombie contohnya di bandung banyak warnet yang menjadi sarang kejahatan computer. Factor lain yang menjadi pemicu adalah makin merebaknya intelektual yang tidak beretika.

Factor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT

1. Tidak berjalannya control dan pengawasan diri masyarakat

2. Organisasi profesi tidak di lengkapi denga sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan

3. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak prepesi sendiri

4. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi IT untuk menjaga martabat luhur profesinya

5. Tidak adanya kesadaran etis da moralitas diantara para pengemban profesi TI untuk menjaga martabat luhur profesinya.

Solusi yaitu adanya kesadaran hukum.kesadaran hokum menurut Soerjono Sokanto (1988) menyebutkan bahwa ada lima unsur penegakan hukum artinya untuk mengimplementasikan penegak hukum di Indonesia sangat dipengaruhi 5 faktor :

1. undang-undang
2. mentalitas aparat penegak hukum
3. perilaku masyarakat
4. sarana
5. kultur.

Malinda Palsukan Tanda Tangan Nasabah

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa kasus pembobolan dana Citibank, Malinda Dee binti Siswowiratmo (49), diketahui memindahkan dana beberapa nasabahnya dengan cara memalsukan tanda tangan mereka di formulir transfer.

Hal ini terungkap dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di sidang perdananya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2011). “Sebagian tanda tangan yang ada di blangko formulir transfer tersebut adalah tandatangan nasabah,” ujar Jaksa Penuntut Umum, Tatang sutar

Malinda antara lain memalsukan tanda tangan Rohli bin Pateni. Pemalsuan tanda tangan dilakukan sebanyak enam kali dalam formulir transfer Citibank bernomor AM 93712 dengan nilai transaksi transfer sebesar 150.000 dollar AS pada 31 Agustus 2010. Pemalsuan juga dilakukan pada formulir bernomor AN 106244 yang dikirim ke PT Eksklusif Jaya Perkasa senilai Rp 99 juta. Dalam transaksi ini, Malinda menulis kolom pesan, “Pembayaran Bapak Rohli untuk interior”.

Pemalsuan lainnya pada formulir bernomor AN 86515 pada 23 Desember 2010 dengan nama penerima PT Abadi Agung Utama. “Penerima Bank Artha Graha sebesar Rp 50 juta dan kolom pesan ditulis DP untuk pembelian unit 3 lantai 33 combine unit,” baca jaksa.

Masih dengan nama dan tanda tangan palsu Rohli, Malinda mengirimkan uang senilai Rp 250 juta dengan formulir AN 86514 ke PT Samudera Asia Nasional pada 27 Desember 2010 dan AN 61489 dengan nilai uang yang sama pada 26 Januari 2011. Demikian pula dengan pemalsuan pada formulir AN 134280 dalam pengiriman uang kepada seseorang bernama Rocky Deany C Umbas sebanyak Rp 50 juta pada 28 Januari 2011 untuk membayar pemasangan CCTV milik Rohli.

Adapun tanda tangan palsu atas nama korban N Susetyo Sutadji dilakukan lima kali, yakni pada formulir Citibank bernomor No AJ 79016, AM 123339, AM 123330, AM 123340, dan AN 110601. Secara berurutan, Malinda mengirimkan dana sebesar Rp 2 miliar kepada PT Sarwahita Global Management, Rp 361 juta ke PT Yafriro International, Rp 700 juta ke seseorang bernama Leonard Tambunan. Dua transaksi lainnya senilai Rp 500 juta dan 150 juta dikirim ke seseorang bernamVigor AW Yoshuara.

“Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rohli bin Pateni dan N Susetyo Sutadji serta saksi Surjati T Budiman serta sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri,” jelas Jaksa. Pengiriman dana dan pemalsuan tanda tangan ini sama sekali tak disadari oleh kedua nasabah tersebut.

BAB IV

ALAT UKUR KNOWLEDGE MANAGEMENT

Dalam gambar diatas menggambarkan Secound Time Right.. Maksud dari Gambar tersebut menjelaskan bahwa :

Dengan mengsharing knowledge, Kita bertujuan semata-mata untuk memuaskan pelanggan, dimana dengan mensharing knowledge tersebut akan meningkatkan Quality dan Speed Performance.. Dimana nanti nya secara otomats akan memberikan kepuasan bagi pelanggan (customer satifaction)

A. Balance Scorecard

Kita sering mendengar mengenai Balance Scorecard, Balance Scorecard itu sendiri merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai alat pengukur kinerja dalam suatu perusahaan, dimana tolak ukur tersebut ditentukan oleh kita sendiri (si pemilik perusahaan)..

B. CobiT
Selain Balance Scorecard, ada yang dinamakan COBIT ... Cobit tersebut memiliki kesamaan dengan Balance scorecard, dimana memiliki peran sebagai alat ukur bagi kinerja perusahaan.. namun Cobit memiliki perbedaan dibandingkan balance scorecard..
Cobit memiliki ukuran yang telah ada (telah dirancang sesuai Cobit itu sendiri) dan memiliki standart nya masing2, dan tentunya tidak dapat diubah layak nya Scorecard..

Dalam pembuatan Balance Scorecard, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. diantaranya, :
1. Harus mengetahui kearah mana perusahaan itu berkembang?

2. Seperti apakah tugas-tugas dalam perusahaan tersebut ?

3. Goal Company yang dimiliki perusahaan seperti apa ?

4. Perusahaan tersebut memiliki bisnis seperti apa dan kemana arah perusahaan tsb?

5. Dan siapa target dan strategi dari perusahaan tersebut ?

dengan mengikuti beberapa hal tersebut sehingga kita dapat mempermudah mengetahui tujuan akhir dari perusahaan tersebut

Didalam Balance ScoreCard itu sendiri terdiri dari 4 Perspektif :

1. Perspektif Finasial : meliputi Pangsa pasar, Target pasar, Provit dari perusahaan.
Perspektif customer orientation : Dalam tahap ini kita melihat orientasi terhadap pelanggan untuk meningkatkan value dari perusahaan tersebut, dimana kembali lagi dengan semata-mata untuk menjamin kepuasan customer.
Contoh : Melakukan bisnis Cuci Mobil, apa bila pelanggan telah melakukan pencucian mobil di tempat tersebut sebanyak 10x, maka akan mendapatkan gratis 1x pencucian gratis..

2. Perspektif Internal Bisnis Proses : Tahap ini lebih melihat pada internalisasi perusahaan, dimana selaku perusahaan harus memastikan proses bisnis perusahaan tersebut berjalan dengan baik, sehingga customer pun merasa percaya terdapat nya.
Contoh :
Dalam Pembuatan suatu product, menggunakan sistem Six Sigma. Six Sigma tersebut memilki pengertian, bahwa didalam pembuatan suatu product, memiliki kesalahan yang sedikit , seperti dalam pembuatan 1juta mobile phone, dalam 1 juta product memiliki kecacatan product 6:1.000.000,-

3. Learning and Growth : Setiap orang di dorong untuk belajar agar tercipta nya suatu inovasi, dimana hal tersebut dapat juga di dukung dengan pemberian suatu reward khusus atas kinerja yang telah dihasilkan karyawan tersebut dalam menghasilkan suatu inovasi..

Balance Scorecard memiliki Manfaat, diantaranya

a) Membantu evaluasi karyawan dari level Low sampai level Top

b) Bisnis Proses Reengenering, maksdnya bahwa target dapat diganti sesuai keinginan.

c) untuk membuat tujuan strategic yang dulu masih kabur, menjadi lebih konkret, sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi

d) Untuk mengukur kinerja perusahaan apakah mencapai target yang telah di tentukan

BAB V

KNOWLEDGE AUDIT (AUDIT PENGETAHUAN)

Knowledge Audit merupakan aktifitas yang sangat penting sebelum penerapan Knowledge Management atau setelahnya. Knowledge Audit menghasilkan informasi yang sangat penting bagi Knowledge Management, seperti macam-macam pengetahuan yang ada, sumber pengetahuan, siapa yang menggunakan pengetahuan, bagaimana bentuk berbagi pengetahuan, tujuan bisnis yang dicapai dari sumber pengetahuan dan infrastruktur yang dapat mendukung Knowledge Management.

1. Pengertian

Istilah “Knowledge audit” banyak disalahartikan. Knowledge audit lebih pada evaluasi kualitatif untuk mengetahui kondisi kesehatan pengetahuan sebuah organisasi. Audit ini akan melihat:

· Apakah kebutuhan pengetahuan organisasi

· Aset atau sumber kebutuhan apa yang dimiliki dan itu berada dimana?

· Kesenjangan apa yang berada dalam pengetahuan nya

· Bagaimana cara pengetahuan mengalir di dalam organisasi

· Kemacetan apa pada arus itu seperti perluasan orang-orangnya, proses dan teknologi yang sekarang ini mendukung atau menghambat arus pengetahuan yang efektif.

Knowledge audit menyediakan sebuah evaluasi berdasarkan bukti dimana organisasi membutuhkan untuk focus pada usaha-usaha mengelola pengetahuannya. Hal itu bisa menunjukkan kebutuhan pengelolaan organisasi dari organisasi, kekuatannya, kelemahan, peluang, tantangan dan resikonya.

2. Keuntungan

Keuntungan dari knowledge audit adalah :

1. Membantu organisasi mengidentifikasi secara jelas pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mendukung keseluruhan tujuan organisasi dan aktivitas individu dan tim

2. Memberi bukti nyata tingkat pengetahuan mana yang di kelola secara efektif dan indikasi dimana dibutuhkan peningkatan

3. Menyediakan laporan pengetahuan berdasarkan bukti yang berada dalam organisasi, dan bagaimana pengetahuan bergerak didalamnya dan digunakan oleh organisasi

4. Menyediakan peta keberadaan pengetahuan di organisasi dan dimana berada, menunjukkan kesenjangan dan duplikasi

5. Menunjukkan tempat penyimpanan pengetahuan yang saat ini tidak dimanfaatkan dengan baik dan untuk menawarkan potensi itu.

6. Menyediakan peta pengetahuan dan arus komunikasi dan jaringan, menunjukkan praktek yang baik dan halangan dan hambatannya

7. Menyediakan tempat penyimpanan asset pengetahuan, memberikannya menjadi lebih kelihatan dan lebih bisa diukur dan dipertanggungjawabkan dan memberikan pemahaman yang jelas dari kontribusi pengetahuan untuk pelaksanaan organisasi

8. Menyediakan informasi vital untuk pengembangan program pengelolaan pengetahuan yang efektif dan inisiatif yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pengetahuan khusus organisasi dan situasi saat ini

Beberapa contoh situasi dimana knowledge audit bisa menguntungkan:

1. Anda memulai membuat strategi pengelolaan pengetahuan dan membutuhkan kepastian “dimana anda sekarang”

2. Orang-orang mendapati kesulitan dalam menemukan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan kunci

3. Sumber yang berguna dari informasi dan pengetahuan yang sering bertemu dengan tiba-tiba

4. Terdapat duplikasi informasi dan pengetahuan berseberangan dengan departemen atau tim yang berbeda dan oleh karena itu duplikasi biaya

5. Pertanyaan yang meningkat tentang nilai dari sistem pengelolaan pengetahuan, inisiatif atau investasi

6. Ketika penemuan penelitian dan pengembangan tidak cukup membuat jalan kepada praktek cepat

3. Menuju ke Knowledge Audit

Ada berbagai pendekatan untuk mengadakan knowledge audit, dengan berbagai tingkat ulasan dan ketelitian. Sebagian besar knowledge audit akan melibatkan :

Identifikasi kebutuhan pengetahuan

Pendekatan umum untuk mengumpulkan informasi ini termasuk survey berdasar kuesioner, interview dan fasilitas kelompok diskusi atau kombinasi diantaranya. Dalam menanyakan orang tentang kebutuhan pengetahuan, ini penting untuk menyediakan titik focus, pengetahuan dapat dilihat sebagai konsep dan oleh karena itu sulit untuk diartikulasikan.

Menyiapkan inventarisasi pengetahuan

Inventaris pengetahuan adalah semacam “stock-take” untuk mengidentifikasi dan mengetahui asset pengetahuan atau sumber daya melalui organisasi. Itu termasuk menghitung dan mengkategorisasi pengetahuan eksplisit dan tacit organisasi.

Yang termasuk pengetahuan eksplisit :

Apakah pengetahuan yang dimiliki
Dimana pengetahuan itu berada
Organisasi dan akses
Tujuan, relevansi dan kualitas
Penggunaan

Yang termasuk pengetahuan “tacit”:

Siapa yang memiliki – jumlah dan kategori orang
Dimana mereka – lokasi dalam departemen, tim dan gedung
Apa yang mereka lakukan – tingkat pekerjaan dan tipenya
Apa yang mereka ketahui – kualifikasi akademis dan professional, pengetahuan inti dan pengalaman
Apa yang mereka pelajari – magang, pembelajaran dan pengembangan

Menganalisis alur pengetahuan

Analisis alur pengetahuan melihat pengetahuan eksplisit dan tacit, dan pada orang, proses dan sistem:

fokus pada : sikap, kebiasaan dan tingkah laku, ketrampilan, berbagi dan penggunaan pengetahuan
untuk proses, akan melihat bagaimana orang-orang dengan aktifitas kerja dan bagaimana mencari pengetahuan, berbagi dan menggunakan pengetahuan adalah bagian dari kegiatan tersebut
disisi sistem, beberapa evaluasi membutuhkan kemampuan kunci yang akan digunakan dalam beberapa kegiatan yang direkomendasikan atau solusi. Ini termasuk infrastruktur teknik: sistem IT, content management, dll.
Analisis alur pengetahuan akan memberikan identifikasi kesenjangan pada pengetahuan yang dimiliki organisasi dan wilayah duplikasi.

Menciptakan peta pengetahuan

Peta pengetahuan adalah representasi visual dari pengetahuan organisasi. Ada 2 pendekatan umum untuk pemetaan pengetahuan

peta sumber daya dan asset pengetahuan, menunjukkan keberadaan pengetahuan dalam organisasi dan dimana itu dapat ditemukan
alur pengetahuan, menunjukkan bagaimana pengetahuan bergerak dari mana dan kemana itu dibutuhkan

4. Poin lain yang harus diperhatikan

a) Definisikan tujuan.

b) Tentukan kondisi ideal.

c) Pilih metoda audit.

d) Laksanakan audit pengetahuan dan dokumentasikan aset pengetahuan

e) Ikuti jejak pertumbuhan pengetahuan

f) Tentukan posisi strategis perusahaan dalam kerangka-kerja teknologi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Antisipasi perubahan teknologi, market dan regulasi.

2. Menentukan dan menjamin tatakelola TIK yang benar dan baik dalam organisasi.

3. Merumuskan visi dan misi;

4. CIO menjadi leader dalam pengukuran dan pengembangan new computing.

5. Mendistribusikan teknik baru hasil pengembangan, alat dan pendekatan yang dilakukan

1. Memahami Bisnis

2. Membangun Citra Divisi

3. Meningkatkan Mutu Penggunaan Teknologi

4. Mencanangkan Visi Teknologi Informasi

5. Pengembangan Sistem Informasi

Prioritas dan kebutuhan Teknologi Informasi (TI) perusahaan telah berevolusi, Chief Information Officer (CIO) harus bisa mengatasi kebutuhan bisnis yang terus berubah. CIO harus mampu mengelola tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan baru.Di samping tuntutan bisnis, dunia kini bergerak ke TI yang "hijau" dan perusahaan melihat kebutuhan mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon untuk memangkas biaya operasional, memunculkan tantangan :

1. Kendalikan emisi karbon dari pembangkit listrik (Green Computing

2. Melakukan lebih banyak hal untuk menangani pertumbuhan data

3. Memastikan menyimpan data secara efisien

4. Memastikan ketersediaan data dan aplikasi

5. Bisnis Berbasis Efisiensi

6. Membangun Infrastruktur Informasi

7. Manajemen Informasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Keuangan, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

 penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;

 penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;

 penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi informasi perpajakan;

 penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi informasi perpajakan; dan

 pelaksanaan tata usaha direktorat.

Sedangnkan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

 penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;

 penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;

 penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;

 penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi; dan

 pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

B. Saran

1. Dalam organisasi modern, dalam sebuah organisasi hanya ada sati Chief Information Officer (CIO) sebagai pimpinan tertinggi pengelolaan IT termasuk pengembangan IT. Untuk itu, kedepannya seharusnya Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan yang mengelola IT dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi yang mengelola pengembangan IT disatukan menjadi satu Direktorat, agar terjadi keseuaian arah pengembangan IT dengan pengelolaan IT itu sendiri

2. kasus yang saya ambil yaitu tentang pemalsuan tanda tangan nasabah yang dilakukan oleh melinda dimana Dalam kasus ini malinda melakukan banyak pemalsuan tanda tangan yang tidak diketahui oleh nasabah tersebut. Dalam kasus ini ada salah satu prinsip-prinsip yang telah dilanggar yaitu prinsip Tanggung jawab profesi, karena ia tidak melakukan pertimbangan professional dalam semua kegiatan yang dia lakukan,disini melinda juga melanggar prinsip Integritas, karena tidak memelihara dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Sprague, and Barbara C McNurlin. Information Systems Management in Practice, Englewood cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1993

Curry, J. R., 2002. The Organizational Challenge: IT and Revolution in Higher Education, Educause review, April 40-48.

Esa, M., 2008. The Role of The New CIO Meets Competitive Advantage.

Henderi., 2010. IT governance : framework and prototype or higher education, Journal CCIT Vol.3 No. 2 Januari 2010.

Indrajit, Richardus Eko., 1999. Tugas Utama Chief Information Officer.

Lutchen, M. D., 2004. Managing IT as a Business, John Wiley & Sons, Inc.

____________________. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

http://ulaan.wordpress.com/2013/04/06/contoh-studi-kasus-pelanggaran-terhadap-etika-profesi-di-bidang-sistem-informasi/------------------------------------------------06/05/2013 (8:37)

http://kurniawan-h--fisip08 pada 14 November 2011---------------01/05/2013 (10:26)

http://dwiky-a-p-fisip09 13 November 2011 - dalam Kuliah knowledge management--------------------------------------------------------------------------------------------------09/04/2013 (13:32)

Sederhana

Laman

It's Me

Kamis, 11 Juli 2013

KNOWLEDGE MANAGEMENT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar